Stabilitas Bergantung Amnesti Thaksin
Senin, 11 Juli 2011 – 09:19 WIB
BANGKOK - Dugaan masih kuatnya kontrol Thaksin Shinawatra atas Puea Thai Party menjadi isu paling panas di Thailand setelah pemilu. Sejumlah kandidat anggota parlemen dikabarkan terbang ke Dubai, tempat persembunyian Thaksin, untuk berkonsultasi tentang susunan kabinet. Kandidat PM Yingluck Shinawatra, yang juga adik bungsu Thaksin, sempat pula dikabarkan bakal terbang ke Hongkong untuk bertemu kakaknya. Ancaman itu akan menjadi serius jika bisa dibuktikan oleh Partai Demokrat di depan EC. Undang-Undang Partai Politik di Thailand menyebutkan, partai politik peserta pemilu dilarang melibatkan siapa pun yang mendapat sanksi larangan berpolitik. Direktur Siam Intelligence Unit Kan Yuanyong mengatakan, stabilitas politik bakal berlangsung sementara di Thailand. Itu disebabkan, kemenangan Puea Thai banyak ditopang nama besar Thaksin Shinawatra, yang dibenci pihak berseberangan. "Pemilu ini bukan akhir dari pertarungan Thaksin dan lawan-lawan politiknya," kata Kan.
Yingluck menampik keras rumor tersebut. "Susunan kabinet dibahas di Thailand dan saya akan tetap tinggal di Bangkok," ujar Yingluck.
Baca Juga:
Masalah intervensi Thaksin itu dimanfaatkan rival terberat Puea Thai Party, yakni Partai Demokrat. Partai yang sebelumnya dipimpin PM Abhisit Vejjajiva tersebut kini melayangkan protes kepada Election Committee (EC) untuk memberikan sanksi kepada Puea Thai atas dugaan keterlibatan Thaksin dalam politik.
Baca Juga:
BANGKOK - Dugaan masih kuatnya kontrol Thaksin Shinawatra atas Puea Thai Party menjadi isu paling panas di Thailand setelah pemilu. Sejumlah kandidat
BERITA TERKAIT
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Operasi Patkor Kastima 2024 Dimulai, Bea Cukai-JKDM Siap Jaga Kondusifitas Selat Malaka
- Hari Martabat dan Kebebasan, Simbol Ketahanan dan Harapan Rakyat Ukraina
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan