Staf Ahli Mendikbud Minta Pemekaran Papua Diawali Kajian Mendalam
Selasa, 19 November 2019 – 05:09 WIB
"Bagi saya, baik itu sifatnya top down atau aspiratif masyarakat Papua harus ada kajiannya. Tidak bisa subjektif. Kalau top down harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dalam tatanan negara, kalau secara evolutif dari aspek pendekatan wilayah dan ekonomi harus dari bawah. Jadi keduanya bisa dipertemukan," kata putra Papua ini.
Dia mengakui, pemekaran adalah sebuah hal yang niscaya. Banyak aspek yang membuat pemekaran pasti terjadi. Namun kajian ini dilakukan apakah pemekaran saat ini sudah sangat mendesak atau belum.
"Tidak sekarang, 20 tahun kemudian pun pemekaran akan dilakukan, karena kan ada pertumbuhan demografi. Sekarang dilihat manfaat mana yang lebih banyak," ujar James Modouw. (antara/jpnn)
Wacana Pemekaran Papua, yakni pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah, harus diawali kajian mendalam.
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Moratorium DOB
- Wamendagri: Ada 42 Usulan Pemekaran Daerah Provinsi
- Usulan Pemekaran Daerah Membludak Mencapai Ratusan
- Wamendagri Bima Arya: Ada 337 Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru
- Inovasi Kemandirian Kesehatan: Nucleopad, Solusi Cepat untuk Deteksi Penyakit Infeksi
- Dana Padanan Kedaireka Dukung Inovasi Kendaraan Listrik Demi Kemandirian Bangsa