Staf Kemendagri Salah Ketik, Ahmad Dhani Bilang KPK Turut Andil

jpnn.com - JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani, aktivis Ratna Sarumpaet dan sejumlah aktivis lain yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Jakarta mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (14/6).
Mereka meminta agar Mendagri Tjahjo Kumolo mencabut kebijakan memecat staf honorer di Kemendagri, terkait salah ketik undangan dengan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi Komisi Perlindungan Korupsi.
"Pak Menteri mesti menjelaskan alasan yang kuat mengapa anak ini harus dipecat, apa menteri jadi orang yang memberhalakan KPK seolah KPK itu maha suci, KPK yang tidak boleh dinistakan," ucap Dhani, Selasa (14/6).
Pentolan Band Dewa 19 ini menilai, langkah pemecatan sangat tidak layak. Apalagi informasi yang diterima, staf bernama Adi Feri yang diberhentikan tersebut, merupakan pegawai honorer yang baru bekerja selama tiga bulan. Karena itu sangat wajar terjadi.
"Seharusnya (sanksi) bukan langsung pemecatan secara tidak hormat. Melainkan pemberian sanksi berjenjang. Mulai dari sanksi ringan, sedang sampai sanksi berat," ujarnya.
Menurut Dhani, Gerakan Selamatkan Jakarta menilai, kesalahan yang dilakukan Feri bukanlah sekadar kesalahan pengetikan yang merupakan kesalahan personal. Melainkan kesalahan komunal atau persepsi publik karena melihat KPK belakangan ini tampak mulai tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Sehingga dalam pandangan sebagian anggota masyarakat, KPK seolah menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".
"Pandangan ini kemudian berkembang dalam alam bawah sadar sebagian anggota masyarakat dan saudara Adi Feri merupakan salah satu dari anggota masyarakat itu. Jadi menurut kami, KPK turut andil dalam kesalahan ini, karena membangun persepsi publik yang salah," ujar Dhani.
JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani, aktivis Ratna Sarumpaet dan sejumlah aktivis lain yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Jakarta mendatangi Kementerian
- Cak Imin Gelar Halalbihalal, Ma'ruf Amin & Sejumlah Menteri Hadir
- Pastikan Dana Haji Aman, Kepala BPKH: Kami Utamakan Transparansi dan Prinsip Syariah
- Siswa Sulawesi Tenggara Cerdas-Cerdas, Ini Reaksi Mendikdasmen
- GP Ansor Gaungkan Patriot Ketahanan Pangan Menjelang Puncak Harlah Ke-91
- Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Intervensi Anggota TNI di Kampus UI dan UIN Semarang
- Berdoa di PIK, Biksu Thudong Tebar Pesan Damai