Staf Khusus Menteri Kongkalikong

Dipo mengatakan, surat aduan dari PNS kementerian itu dilengkapi data yang terperinci mengenai sepak terjang kader parpol di kementerian, baik sebagai pejabat struktural maupun staf khusus menteri. "Para kader partai tersebut terlaporkan berbuat tidak terpuji dengan cara mengatur pengadaan barang dan jasa yang nilai proyeknya ratusan miliar rupiah," beber Dipo. Tentu saja, tujuannya memenangkan rekanan tertentu yang dijagokan parpol.

Praktik itu tidak gratis. Dipo mengatakan, sebagai imbalannya, para kader parpol tersebut meminta rekanan yang dimenangkan untuk menyetor sejumlah uang. "Jika pungutan dari semua proyek digabungkan, besarnya dalam setahun bisa mencapai ratusan miliar rupiah," katanya.

Nah, agar praktik itu mulus, kader partai tersebut bekerja sama dengan para pejabat struktural dengan iming-iming posisi strategis yang lebih tinggi. Dipo mengatakan, jika pejabat itu menolak, dia akan dilaporkan ke menteri dan bisa dimutasi. "Peran kader partai tersebut cukup dominan dalam menentukan pergantian atau mutasi jabatan, baik untuk eselon I, II, III, maupun IV," jelasnya.

Menurut Dipo, sejumlah pejabat berintegritas rendah atau takut disingkirkan akan cenderung menuruti keinginan kader partai itu. Situasi di kementerian pun tidak kondusif karena program dan kegiatan diwarnai dengan kepentingan partai.