Status Ahmadiyah Diputuskan Pekan Depan
Jumat, 11 Februari 2011 – 05:50 WIB

Aksi unjuk rasa menuntut jaminan kebebasan beragama beberapa waktu lalu. Foto: Dok.JPPhoto
Ia berharap ada solusi yang terbaik yang bisa diterima dan dihormati oleh semua pihak, sehingga masalah yang sama tidak terjadi kembali di masa mendatang. "Alangkah indahnya kalau lahir solusi yang bisa diterima semua pihak, itu yang paling ideal," kata dia.
Gamawan mengatakan, tindakan tegas terhadap ormas anarkis akan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Karenanya, harus ada bukti dan fakta yang menunjukkan ormas tertentu melakukan pelanggaran tindak pidana. Ia sudah menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan meminta catatan tentang semua ormas yang pernah melanggar tindak pidana. "Kami inventarisasi, evaluasi, dan kita lihat skalanya," kata dia.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, evaluasi SKB tentang Ahmadiyah harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Dia meminta agar semua pihak tidak menyalahkan SKB. Karena SKB dibuat bersama-sama dan melalui proses yang cukup matang. Djoko mengatakan, jangan sekadar melihat isi SKB yang kemudian membubarkan Ahmadiyah begitu saja karena hal itu menyangkut keyakinan. (zul)
JAKARTA - Pemerintah tampak sulit memutuskan langkah yang tepat untuk mengatasi polemik seputar Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Menteri Agama Suryadharma
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dinkes Jabar Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Sepi Peminat
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Pakar Nilai Penegak Hukum Korup Harus Dihukum Berat
- KPK Periksa Satori Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
- 4 Napi Dugem di Rutan Pekanbaru Dipindah ke Nusakambangan, 16 Sipir Diperiksa
- Menteri UMKM Maman Abdurrahman Jadi Calon Tunggal Ketum IKA Trisakti