Status Brigjen Didik Jadi Penentu Perdamaian
Kamis, 09 Agustus 2012 – 04:35 WIB

Presiden SBY (tengah), Kalpolri Jenderal Timur Pradopo (kanan) dan Ketua KPK Abraham Samad berbincang-bicang disela-sela buka puasa bersama di Mabes Polri Jakarta, Rabu malam (8/8). Acara buka puasa bersama dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara antara lain, Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Ketua DPD RI Irman Gusman, dan Ketua BPK Hadi Poernomo. Dari jajaran menteri KIB II hadir antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendikbud Muhammad Nuh, Seskab Dipo Alam.. Foto: Abror Rizki / Rumgapres
Menurut Abraham, Kapolri tidak sendirian dalam pertemuan tersebut. Namun dia didampingi Kabareskrim Komjen Pol Sutarman. Ternyata setelah beberapa jam berdiskusi kasus Simulator SIM, Abraham mengaku tidak mencapai kata sepakat." Tidak ada keputusan final. Akan ada pertemuan lanjutan," ujar pria yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis antikorupsi di Makasar itu.
Abraham pun mengaku, meski mengalami kebuntuan dan masih jauh dari kata sepakat dengan pihak Mabes Polri, pihaknya akan terus menjalankan tugasnya sesuai undang-undang. Tapi untuk saat ini, lanjut dia, KPK akan cooling down menunggu perkembangan lebih lanjut. KPK, tidak akan memberikan statement ke media yang bisa membuat persoalan kembali meruncing. (fal/kuh/rdl)
JAKARTA---Pertemuan demi pertemuan antara pimpinan KPK dan Polri tak kunjung juga menemukan kata sepakat. Kedua pihak masing-masing masih bersikukuh
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Fadli Zon Resmikan Nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kawasan Jam Gadang
- Presiden KSPSI Ajak Buruh Merayakan May Day di Monas yang Dihadiri Prabowo
- PT Indo RX Menang di Arbitrase, Kuasa Hukum: Kami Tidak Akan Pernah Berhenti Menuntut Pemulihan
- Dedi Mulyadi Ungkap Kriteria Pelajar yang Dikirim ke Barak TNI
- Purnawirawan TNI Usul Wapres Dicopot, Pengamat: Mungkin Mereka Dengar Suara Rakyat
- Amnesty International: Praktik Otoriter dan Pelanggaran HAM Menguat di Indonesia