Status Hutan Hadang Pembangunan Jalan

Ruas Jalan Pasar Baru-Alahanpanjang juga demikian. Yang belum tembus hanya 3 kilometer. Bedanya, jalan ini terkenda hutan lindung bukan TNKS sehingga proses penurunan status kawasannya lebih mudah. Jalan ini merupakan jalur baru dari Pessel dari dan ke Kabupaten Solok. Diharapkan, nantinyastatusnya ditingkatkan menjadi jalan nasional, karena merupakan penghubung Sumbar dengan dua daerah tetangga, Jambi dan Riau melalui lintas barat, tengah dan timur. Asalkan, kata Israr, jalan Alahanpanjang-Talangbabungo-Ki liranjao dituntaskan.

 

Jalur Padang-Solok juga perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sebab, laju harian rata-rata (LHR) kendaraan melalui jalur itu sudah di luar kapasitasnya. Untuk mengangkut batu bara ke Teluk Bayur harus mengambil jalar memutar ke Lembah Anai. Sebab Padang-Solok rawan longsor terutama di pinggang atas Panorama I. Jadi harus ada jalur alternatif. Pembangunan jalan Lubukminturun-Paninggahan yang menyisakan 25 kilometer karena terbentur hutan lindung.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia menyebutkan, untuk jalan Pasarbaru-Alahanpanjang sudah masuk dalam review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar yang beberapa pasalnya sedang dalam proses revisi. "Dua lagi belum karena kasusnya lebih berat. Itukan masuk kawasan TNKS. Prosesnya tidak bisa hanya melibatkan instansi pemerintah di Indonesia saja. Harus melibatkan lembaga lingkungan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ungkapnya.

Dalam UU Kehutanan No 41 tahun 1999, kawasan hutan yang bisa dipinjam pakai untuk kepentingan publik hanya hutan lindung dan hutan produksi. "Kalau TNKS dan hutan konservasi harus ada perubahan UU baru bisa dilakukan," tukasnya. Untuk pinjam pakai hutan lindung Departemen Pekerjaan Umum harus mengajukan surat permohonan ke Menteri Kehutanan. Menhut kemudian menurunkan tim teknis untuk melihat kondisi pohon dan kontur tanahnya. "Sesudah itu baru dimintakan persetujuan dari DPR," ungkapnya.