Status Hutan Tak Jelas, RTRW Kepri Tak Kunjung Tuntas

jpnn.com - JAKARTA - Persoalan status kawasan hutan di Kepulauan Riau (Kepri) yang terombang-ambing dalam ketidakpastian membuat DPR merasa perlu memanggil Gubernur Kepri, M Sani. Melalui Komisi IV DPR yang membidangi kehutanan, para wakil rakyat meminta Sani membeber persoalan hutan di seluruh kabupaten/kota di Kepri.

Dalam rapat dengat pendapat (RDP) Komisi IV DPR yang digelar Rabu (27/5) di Jakarta, Sani mengungkapkan bahwa persoalan yang paling pelik ada di Batam. Menurutnya, di Kota Batam saat ini ada wilayah hutan yang ternyata sudah menjadi permukiman lengkap dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan industri hingga perkantoran.

“Padahal ada bukti kepemilikan, HPL (hak pengelolaan lahan, red). Sudah banyak industri yang berkembang di sana (Batam, red) tapi tiba-tiba masuk kawasan lindung,” kata Sani dalam rapat dengar yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo itu.

Menurut Sani, para wakil rakyat juga perlu tahu bahwa kawasan Batam sudah dikembangkan terlebih dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Batam awalnya dikembangkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74 Tahun 1971.

“Nah, dulu sudah terlanjur ada bangunan. Itu sebelum ada UU Kehutanan tahun 1999,” ucapnya.

Sedangkan di Bintan, ada wilayah hutan yang mencakup 7 desa dan 4 kecamatan. Dulunya, kata Sani, wilayah itu bukan untuk hutan, namun sebagai resapan air karena hendak dibuat dam.

“Tapi dam itu nggak jadi padahal rakyat sudah ada di sana, ada sekolah, ada masjid. Dan juga untuk perkantoran Kabupaten Bintan serta sedikit industri,” paparnya.

Hal yang juga membuat Sani heran adalah wilayah hutan di Kundur, Karimun. “Dulu saya kecil di sana sampai sekarang tak pernah lihat itu hutannya. Tapi sekarang jadi wilayah hutan,” papar pria kelahiran  Kundur, 11 Mei 1942 itu.