Status Kepegawaian VIJ Belum Jelas, SBY Diminta Turun Tangan

jpnn.com - JAKARTA - Ribuan tenaga Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperjelas status kepegawaian ribuan VIJ di seluruh Indonesia sebelum peralihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Desakan ini disampaikan Juru Bicara Ikatakan VIJ, Dayat, yang melakukan aksi damai bersama 600-an perwakilan VIJ se-tanah air dengan melakukan long march dari Bundaran HI ke Istana Negara, Kamis (12/12). Aksi damai ini mereka lakukan karena disahkannya UU BPJS mengakibatkan nasib ribuan VIJ tidak jelas.

"Ribuan tenaga VIJ menuntut Presiden RI untuk dapat menyelesaikan permasalahan status kepegawaian VIJ sekaligus menetapkan menjadi pegawai tetap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan atau Pegawai Negeri Sipil di seluruh SKPD Kementerian Kesehatan seluruh Indonesia," kata Dayat.

Para tenaga VIJ mengaku kecewa karena Menteri Kesehatan tidak dapat menyelesaikan masalah kepegawaian mereka secara bijaksana. Karena itu, mereka berharap Presiden SBY bisa memperjelas status VIJ untuk diangkat menjadi PNS.

Dikatakan Dayat, VIJ telah terbukti berpengalaman dan berkontribusi positif selama 6 tahun pengabdian dalam hal verifikasi klaim menggunakan INA-CBG’s, sehingga tidak kehilangan pekerjaan pada 1 Januari 2014 demi mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS, sangat membutuhkan tenaga terlatih, profesional dan berpengalaman. Namun mereka menyayangkan pemerintah mengabaikan status kepegawaian VIJ.

“Cita-cita Pemerintah untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia hanyalah lips service. Pasalnya, sebanyak 1.534 tenaga VIJ dengan kompetensi tinggi di bidang verifikasi tencam tidak lagi bekerja untuk melayani masyarakat," tandasnya.(fat/jpnn)