Status Papua Harus Diungkap Jujur

"Hal ini harus secara jujur dijelaskan kepada masyarakat. Misalnya, dulu dikatakan bahwa negara Amerika Serikat dikabarkan mendukung, namun ternyata dalam pernyataan pemerintah Amerika Serikat sendiri mereka tidak mendukung separatis di Indonesia tapi mendukung integritas NKRI sebagai mitra di Asia," jelasnya.

Persoalan kedua, lanjut Sumino, ketika Belanda masuk ke Indonesia, khususnya di Papua, ternyata Belanda sama sekali tidak berbuat apa-apa tentang SDA dan SDM, sehingga di Papua masalah infrastruktur sama sekali kosong. "Oleh karena itu, ketika hendak membangun kesejahteraan Papua, maka hambatan pertama adalah mahalnya infrastruktur, sehingga memperlambat pembangunan dan kesejahteraan. Namun Indonesia memiliki paket yaitu Otsus," tegasnya.

Hal ini, sebenarnya untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan orang asli Papua termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, namun sayangnya pelaksanaan Otsus masih mengalami kendala seperti persoalan yang diciptakan oleh pemerintah pusat sehingga perlu diluruskan. Kemudian persoalan gubernur misalnya, gubernur sendiri belum melaksanakan secara maksimal apa yang diamanatkan UU Otsus. Selanjutnya, DPRP masih ada tugas-tugas yang belum diselesaikan bahkan MRP masih ada bagian yang sebenarnya menjadi tugasnya belum dikerjakan sehingga rakyat menilai Otsus itu gagal.

"Tentang gagal atau tidak gagalnya Otsus itu memang menurut pandangan masing-masing orang, tapi yang jelas membangun Papua ini membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan biaya yang besar dengan melihat medan yang sangat sulit, sehingga saat ini masih proses, sebab di negara-negara maju sekalipun masih banyak yang belum mencapai kesejahteraan," imbuhnya.