Status Papua Harus Diungkap Jujur

Disamping itu, perlu disadari bahwa proses pembangunan itu membutuhkan proses panjang, sehingga persoalan ini juga perlu didialogkan dan duduk bersama membicarakannya antara pemerintah pusat, gubernur, bupati, tokoh adat, agama, masyarakat. Oleh karena itu, mana yang harus didahulukan, kemudian strategisnya bagaimana, maka perlu dibicarakan bersama sehingga jangan sampai pemerintah pusat, gubernur dan bupati berjalan sendiri-sendiri tanpa ada sinergi.

Selanjutnya, persoalan ketiga adalah sosial budaya masyarakat Papua, artinya dalam nilai budaya ada juga menghambat kemajuan misalnya ada budaya yang tidak dapat mengendalikan masyarakatnya karena tradisi masyarakat itu sendiri. "Masyarakat budaya di pedalaman dengan masyarakat budaya di perkotaan berbeda, sehingga terjadi benturan nilai," tukasnya.

Sedangkan untuk persoalan terakhir adalah pelanggaran HAM. Diungkapkannya, saat ini TNI dan Polri sudah mempunyai komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran HAM seperti masa dulu dengan cara pendekatan yang sangat represif. Hanya saja, diakuinya, di lapangan sering kali terjadi masalah misalnya kelompok-kelompok tertentu yang memancing persoalan sehingga menggiring aparat keamanan kepada pelanggaran HAM.

Untuk itu, guna penyelesaian persoalan atau status Papua, Paulus Sumino yang juga mantan anggota DPRP ini menyatakan, pihaknya selaku DPD-RI sudah merekomendasi dilaksanakannya "Dialog atau Rekonsiliasi atau Komunikasi Konstruktif", artinya bahwa siapa yang perlu diajak duduk bersama adalah komponen-komponen yang bermasalah, misalnya ketika berbicara soal masalah sejarah maka dialog dengan tema meluruskan sejarah atau mengklarifikasi tentang Papua.(nal/fud)