Status Tersangka Bertahun-tahun, Indikasi Ada Permainan

“Saya kira sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, itu perlu ada bukti yang kuat. Standarnya itu kan minimal dua alat bukti, kalau ini tidak terpenuhi, jangan dilakukan (penetapan,red),” ujarnya.

Secara terpisah, Koordinator Bidang Monitoring Peradilan ICW, Emerson Juntho, sebelumnya juga menyatakan hal senada. Ia menilai sangat mungkin lamanya proses hukum yang melibatkan kepala daerah, dijadikan ajang tawar-menawar antara oknum dari kejaksaan dengan para tersangka.

Menurutnya, apa yang dialami Rahudman saat ini, juga dialami beberapa kepala daerah lain. Semisal Gubernur Kalimantan Awang Faoruk. Kasusnya diketahui sampai saat ini masih terus menggantung, dimana tujuh bulan lebih tetap saja sebagai tersangka. Demikian juga yang sebelumnya dialami Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin.

“Jadi sangat mungkin (dijadikan tawar menawar,red). Kalau kita lihat, kepala daerah itu kan background politiknya kental sekali. Harusnya kasus-kasus korupsi jadi prioritas. Jadi tidak ada alasan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda, wajar bila publik menduga ada apa-apanya,” ujar Emerson.