Status Tersangka BG Tamparan buat Megawati

JAKARTA - Forum Nasional Relawan Indonesia (FNRI) meminta Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Mereka menilai jika hal tersebut akhirnya terjadi, akan melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.
 
“FNRI meminta secara tegas Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan. FNRI yakin posisi Jokowi memang sulit, tapi sesuai visi pemerintahan yang secara tegas ingin melakukan pemberantasan korupsi, maka Jokowi harus tegas tidak melantik. Pengangkatan Budi  Gunawan akan melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Koordinator FNRI yang merupakan gabungan dari 24 organisasi relawan pendukung Jokowi-JK, Indro Tjahyono, Jumat (16/1).
 
Menurut Indro, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG tersangka rekening gendut, sepintas seperti 'menampar' Presiden Jokowi yang terkesan 'ngotot' mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. 

Namun FNRI menduga 'tamparan' tersebut ditujukan bagi Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang diduga sebagai king maker di balik penunjukan Budi Gunawan.
 
Untuk itu FNRI meminta Presiden tidak perlu takut membatalkan pengangkatan BG, karena masyarakat dan FNRI akan mengawal penuh pemerintahan Jokowi-JK hingga lima tahun ke depan.
 
“FNRI juga mendukung penuh langkah KPK memberantas korupsi, sebab visi-misi pemerintahan Jokowi-JK adalah memberantas korupsi,” katanya.
 
Menurut Indro, sebenarnya salah satu lembaga yang bisa menggagalkan Budi menjadi Kapolri adalah DPR. Namun DPR rupanya tidak bisa diandalkan, karena orang-orang politik terkesan mempunyai kepentingan dan cenderung oportunis. Hal ini terlihat dukungan politik terhadap Budi di DPR kian menguat dan diyakini sulit menolak pencalonan BG.

Kondisi inilah kemudian yang memaksa KPK pasang badan dan menangkap bola panas yang dilambungkan Jokowi. Karena KPK juga memunyai kepentingan dengan Polri. KPK dibayangi pelemahan dan kriminalisasi, jika BG menjadi Kapolri. (gir/jpnn)