Status Tersangka untuk Imam Nahrawi Bukan Baru Kemarin
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan bahwa penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka suap dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sudah dilakukan beberapa pekan lalu. Menurutnya, KPK sudah mengirimkan surat penetapan tersangka untuk Nahrawi jauh-jauh hari sebelumnya.
Pernyataan Syarief untuk merespons Nahrawi yang baru tahu statusnya sebagai tersangka, Rabu (18/9). “Saya ingin mengklarifikasi dari pernyataan bahwa dia (Nahrawi) baru mengetahui kemarin,” ujar Syarif di KPK, Kamis (19/9).
Lebih lanjut Syarif memastikan surat pemberitahuan untuk Nahrawi pun sudah diterima oleh mantan legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. “Beliau sudah menerimanya beberapa minggu lalu," ucap Syarif.
Lantas, kapan KPK akan memeriksa Nahrawi sebagai tersangka? Syarif menegaskan, penyidik KPK pasti sudah menetapkan jadwalnya.
"Saya yakin penyidik sudah memanggilnya lagi, karena beliau sudah dipanggil beberapa kali tidak datang," kata dia.
Selain itu, Syarif juga menepis anggapan yang menyebut langkah KPK menjerat Nahrawi sebagai tersangka karena motif politik. Menurutnya, status tersangka untuk Nahrawi tak ada kaitannya dengan polemik soal revisi UU KPK ataupun terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai ketua lembaga antirasuah itu untuk periode 2019-2023.
"Tidak ada motif politik sama sekali. Kalau mau motif politik mungkin diumumkan sejak ribut-ribut kemarin," tegas dia.(tan/jpnn)
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memastikan Imam Nahrawi telah menerima surat pemberitahuan status tersangka beberapa pekan lalu.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Alasan Ini Menguatkan Dugaan Kriminalisasi Hasto, Ada yang Order
- Semir Rambut Jadi Hitam, Hasto: Persiapan Menghadapi KPK
- Suap Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Sita Aset Legislator Gerindra Anwar Sadad
- PDIP Yakin KPK Bakal Tahan Hasto pada Senin Nanti, Tujuannya Mengganggu Kongres Partai
- Tak Akan Lari, Hasto Bakal Hadapi Penyidik KPK pada 13 Januari
- Taat Hukum, Hasto Bakal Hadiri Panggilan KPK pada 13 Januari 2025