Status Waspada Krisis Dicabut, Dikritisi

“Protokol kiris ini meliputi pertahanan di sektor fiskal, moneter, industri, dan perdagangan. Mestinya disiapkan langkah mitigasi krisis global," imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Fauzi stabilitas rupiah, inflasi yang terkendali, likuiditas perbankan, dan besaran cadangan devisa harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab jika ada satu bagian yang bermasalah, maka dampaknya menyebar ke yang lain. “Kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi harus dilakukan. Dengan begini, ekonomi Indonesia tetap berjalan di treknya,” katanya.

Selain itu, anggota BAKN DPR ini, meminta pemerintah tak boleh lengah memperhatikan dampak gejolak ekonomi dunia. Karena ini menyangkut beberapa asumsi makro yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR. Apalagi, belakangan perkiraan mengenai pertumbuhan ekonomi dunia sudah mulai berubah.

"Dengan sinyalemen ini, diperkirakan wajar saja bila kemudian DPR meminta revisi terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 yang saat ini disepakati 6,7 persen menjadi 7 persen. Sebelumnya BI sempat memperkirakan ekonomi tahun depan hanya akan tumbuh 6,5 persen," ujarnya.