Stekmi Minta Upah Buruh Berbasis Syariah
Keenam, melindungi buruh, petani dan nelayan dari gempuran masuknya produk pertanian dan industri dari luar negeri.
Ketujuh, melindungi nelayan dan meningkatkan hasil tangkapan dan aturan ruang wilayah laut terhadap nelayan sesuai alat tangkap yang dimiliki. Serta memberi pendampingan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan.
Kedelapan, menghentikan proyek-proyek infrastruktur raksasa yang tidak dapat dinikmati secara cepat oleh masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli. Menghentikan program-program yang berdampak terhadap pemiskinan rakyat.
Kesembilan, menurunkan harga tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) serta memastikan ketersediaan lapangan kerja dan lahan bagi petani.
"Kesepuluh, stop impor kebutuhan pokok seperti garam, beras, daging sapi dan lain-lain. Pemerintah sebaiknya lebih memaksimalkan hasil produk dalam negeri," pungkas Mahadi. (gir/jpnn)
Stekmi menilai kebijakan pemerintah belum berpihak kepada buruh, yang terlihat dari kebijakan mempermudah TKA bekerja di dalam negeri.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Ribuan Buruh Surabaya Bersemangat Memenangkan Khofifah-Emil
- Mengenal Skema Bipartit pada Penerapan UMP versi Apindo
- Temui Pj Gubernur, Aliansi Buruh Menyuarakan UMP Aceh 2025 Naik jadi Rp 4 juta Per Bulan
- Pemimpin Paling Berpihak ke Industri SKT, Khofifah Tuai Dukungan Ribuan Buruh Ngawi
- Tangis Buruh Sritex Pecah Seusai Wamenaker Immanuel Ebenezer Memastikan Tidak Ada PHK
- Francine Minta Semua Pihak Kedepankan Dialog soal Tuntutan Kenaikan Upah Buruh