JPNN.com 
Stigma KPK Melakukan Politisasi Hukum Makin Kuat, Ini Penyebabnya
Jumat, 13 September 2019 – 02:53 WIB
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com
"Masukan kritis apapun dari masyarakat sipil termasuk KPK wajib didengar untuk diakomodasi oleh DPR dan pemerintah. Masyarakat sipil dan KPK tak perlu berprasangka negatif dan membiarkan DPR dan pemerintah berjalan sendiri dalam membuat keputusan terkait dua isu penting pemberantasan korupsi," tuturnya. (dil/jpnn)
Ketua DPP Partai Golkar Melki Laka Lena meminta kepada semua pihak tidak saling menyerang terkait RUU KPK dan pemilihan komisioner baru lembaga tersebut.
Redaktur & Reporter : Adil
BERITA TERKAIT
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra
- Usut Kasus Korupsi Pencairan Kredit, KPK Periksa Komut BPR Jepara Artha
- Ketua MK Prediksi Ratusan Kandidat Bakal Mengajukan Sengketa Pilkada
