Stiker Jadi Kendala

Menurut Karseno, dalam skema pengawasan program pembatasan BBM bersubsidi, laporan dari berbagai daerah akan mulai disampaikan ke BPH Migas setelah tiga hari pelaksanaan. "Kira-kira tanggal 4 Agustus, laporan baru masuk, setelah itu kita akan lakukan evaluasi awal," ucapnya.

Namun, berdasar beberapa informasi sementara dari daerah, memang masih ditemukan adanya kendaraan dinas yang mengisi BBM bersubsidi. "Kan baru hari pertama, mudah-mudahan besok sudah makin baik," ujarnya.

Lalu, bagaimana jika ada petugas SPBU yang justru mengisikan BBM bersubsidi atau Premium ke kendaraan dinas? Atau tidak mengingatkan pengendara kendaraan dinas agar membeli BBM nonsubsidi? "Harusnya, petugas SPBU mengingatkan. Tapi kalau ada yang lupa atau memang tidak mau mengingatkan, maka harusnya juga dilaporkan oleh supervisornya," katanya.

Terkait dengan ketersediaan stiker, Karseno mengatakan, pemerintah sudah dalam proses mencetak. Namun, dia mengakui bahwa prosesnya membutuhkan waktu karena harus melalui proses tender sesuai mekanisme pengadaan barang di instansi pemerintah. "Mudah-mudahan dalam waktu dua minggu ke depan sudah beres, sehingga bisa kami distribusikan," ucapnya.   

Dinas ESDM Jatim Bagikan 7.000 Stiker