STNK-BPKB Langka, SBY Diminta Tegur Kapolri

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai, habisnya blanko Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menunjukkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Karena itu perlu ada teguran kepada Kapolri dan Kepala Korlantas.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera menegur Kapolri dan Kakorlantas yang tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pengadaan STNK dan BKPB," kata Neta di Jakarta, Kamis (30/5).

Menurut Neta, ketidakmampuan menyediakan STNK dan BPKB akan mencoreng citra pemerintahan SBY, karena dinilai gagal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi pelayanan yang didapat masyarakat tidaklah gratis.

"Masyarakat membayar sangat mahal untuk sebuah blanko STNK dan BKPB. Sebab itu dalam pelayanan SSB (SIM-STNK-BPKB-TNKB) pemerintah dan Polri bisa dikatakan telah melakukan bisnis dengan masyarakat," ujarnya.