STNK-BPKB Langka, SBY Diminta Tegur Kapolri

Untuk mengatasi kekosongan blanko tersebut, Polri mensiasatinya dengan menggunakan surat sementara. Neta menilai, langkah itu sangat tidak mendasar. Sebab dari aspek legal formal STNK dan BPKB sementara yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan hukum dan melanggar Undang-undang Lalu Lintas. "Surat sementara yang bersifat darurat itu lahir akibat kecerobohan Polri sendiri, dalam hal ini Korlantas," kata dia.

Dampak lanjutan dari masih kosongnya material STNK dan BPKB sambung Neta, adalah kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin buruk dan bisnis jual beli kendaraan bermotor akan berkurang sebab publik akan meragukan keberadaan surat sementara tersebut.

Polri sudah mengorbankan masyarakat akibat ketidakbecusannya. "IPW menyarankan penanganan surat-surat berharga ini sebaiknya diserahkan ke Departemen Perhubungan saja dan tugas Polri hanya melakukan pengawasan dan penindakan saja," ucap Neta. (gil/jpnn)