STPMD, ISKA & IPD Gelar Kuliah Umum Tentang Transformasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Lima tahun terakhir pemerintahan Jokowi, desa kerap dijadikan sebagai korban kebijakan kementerian sektoral yang menyedot dan mengambil dana desa. Misalnya kebijakan stunting dari Kementerian Kesehatan, BLT Dana Desa dari Kementerian Sosial, SDGs dari Bappenas, Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian, Pendidikan Berkualitas dari Kementerian Pendidikan, menyebabkan Musyawarah Desa (MUSDES) hanya sekadar formalitas untuk menyetujui program kementerian sektoral yang telah membagi habis penggunaan dana desa untuk membiayai berbagai program tersebut.
Desa juga tengah dikepung oleh Koperasi Masuk Desa yang rencananya juga diambil dari dana desa.
Oleh karena itu, masalah air bersih, listrik desa, dan sebagainya kerap diabaikan demi memuluskan program kementerian sektoral ini.
Anehnya Menteri Desa melalui Peraturan Penggunaan Dana Desa, memberikan jalan mulus bagi pelaksanaan program kementerian sektoral ini.
Tujuan Kuliah Umum ini adalah meningkatkan partisipasi dan kontribusi multipihak dalam memperkuat kapasitas Desa.(fri/jpnn)
Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD Gelar Kuliah Umum Tentang Transformasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Ahmad Luthfi: Potensi Desa Jadi Basis Pembangunan Jateng
- Efisiensi Anggaran Pemprov Jateng Mencapai Rp 3,4 Triliun, Ahmad Luthfi: Dialokasikan untuk Kesejahteraan Rakyat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- PP Pemuda Muhammadiyah Latih Para Dai Muda untuk Menggerakkan Desa
- Kemendes PDT & ISSF Teken MoU untuk Mendorong Perusahaan Sukseskan MBG