Stranas PK Sebut Banyaknya Aplikasi Pemda Berpotensi Jadi Celah Praktik Korupsi

Stranas PK juga melihat korupsi anggaran sering terjadi sejak tahap perencanaan.

Ketika proses perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan transparan, intervensi dari pihak-pihak luar dinilai pasti terjadi.

Dengan adanya satu aplikasi umum seperti SIPD, Pahala mengharapkan bisa menutup celah penyelewengan.

“Melalui SIPD, akan ada satu dasbor nasional untuk melihat dan mengawasi proses perencanaan dan penganggaran," ujar Pahala.

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan sistem SIPD akan menyediakan data dan informasi tentang proses perencanaan atau penganggaran, pengelolaan keuangan, maupun informasi tentang hasil pembangunan.

"Dengan begitu, kita bisa mengetahui misalnya berapa ribu kilometer jalan atau berapa banyak sekolah yang sudah dibangun," jelas Pahala

Dia juga menegaskan optimalisasi aplikasi SIPD menjadi penting karena memuat informasi keuangan dan pembangunan daerah yang disajikan dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah.

Selain itu, SIPD juga berperan sebagai perekam transaksi aktivitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).