Strategi Banyuwangi Pacu Partisipasi Publik dalam Pembangunan

jpnn.com - JAKARTA – Kabupaten Banyuwangi menjadi model dalam perencanaan pembangunan yang bisa mengintegrasikan berbagai program mulai dari tingkat desa. Salah satu inovasinya adalah memadukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ke dalam program-program pemerintah daerah. 

PNPM Mandiri adalah program dari pemerintah pusat yang fokus antara lain untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

”Kami ajak teman-teman PNPM untuk bersama-sama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa secara terintegrasi. Programnya tidak tumpang tindih dan saling komplementer, sehingga tepat sasaran” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri Perdesaan di Jakarta, Jumat (6/6). 

Dalam forum itu, Anas membawakan presentasi terkait kebijakan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan daerah yang sudah dijalankan di Banyuwangi sejak tiga tahun terakhir. 

Bupati berusia 40 tahun itu mengatakan, di Banyuwangi, perencanaan dan penganggaran dibuka seluas-luasnya mulai tingkat desa. Dengan memadukan PNPM Mandiri, cakupan intervensi program ke masyarakat desa akan semakin luas. 

”Mulai dari usul perbaikan fisik dan non-fisik bisa dipadukan. Yang untung masyarakat karena program lebih efektif,” ujar alumnus program studi singkat ilmu kepemerintahan Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat, tersebut.

Menurut Anas, salah satu ”penyakit” utama dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan di Indonesia adalah partisipasi. Banyak partisipasi rakyat yang kemudian didistorsi oleh kepentingan elit. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota terkesan hanya jadi ajang pengumpulan data. 

Seringkali aspirasi rakyat terdistorsi oleh kepentingan elite saat proses penganggaran dimulai. Rakyat kemudian jera dan apriori karena usulan yang semula masuk dalam Musrenbang ternyata tidak diakomodasi dalam penganggaran, sehingga otomatis usulan itu tidak dilaksanakan.