Strategi PKB untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilu 2019
jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki cara agar angka golongan putih (Golput) tak tinggi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Para kader dari partai berwarna kebesaran hijau itu diperintahkan untuk menemui dan mendengar keluhan rakyat secara langsung di daerah.
Hal itu seperti disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan ditemui saat acara diskusi 'Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat' di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/2/2019).
“Itu harus door to door. Menyapa, menemui, dan mendengar masyarakat. Itu akan mendorong masyarakat untuk partisipasi ke bilik suara," kata anggota MPR RI ini.
Selain itu, kata Daniel, PKB konsisten memperjuangkan suara rakyat ketika berada di parlemen. Hal seperti itu yang membuat rakyat tidak merasa ditinggalkan setelah memilih para legislator.
“Fungsi legislatif itu hadir di masyarakat. Para legislator yang terpilih memperjuangkan suara rakyat untuk membuat undang-undang. Hal itu menjadi kekuatan utama, sehingga masyarakat juga antusias,” kata Anggota Komisi IV DPR RI itu.
Hanya saja, kata Daniel, upaya partai harus dibarengi usaha negara. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU perlu menggelar sosialisasi maksimal terkait waktu pencoblosan pemilu.
Daniel menerangkan, para calon pemilih bakal mendapatkan libur ketika waktu pencoblosan. KPU punya pekerjaan rumah agar masyarakat lebih memilih ke bilik suara daripada berlibur bersama keluarga.
“Hari pencoblosan itu dihadapi dengan hari kejepit nasional. Ini yang menjadi tantangan tersendiri. Jangan sampai masyarakat justru mengambil libur panjang ketika hari pencoblosan," ungkap Daniel.
PKB memiliki cara agar angka golongan putih (Golput) tak tinggi pada Pemilu 2019. Para kader dari partai berwarna kebesaran hijau itu diperintahkan untuk menemui dan mendengar keluhan rakyat secara langsung di daerah.
- Nihayatul Wafiroh: Kesehatan Mental dan Spritual Penting Sebagai Fondasi Kehidupan
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- DPRD DKI Jakarta Diminta Mengawal Proses Legislasi Perda Pesantren
- Ninik Dorong Sinergitas Multilevel Pulihkan Sukabumi Pascabanjir Bandang
- Gugatan Ghufron Ditolak, Cak Imin Tak Perlu Ganti Rugi
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa