Studi Banding DPR Tak Masuk Akal

JAKARTA - Pengamat Politik dari Reform Institute, Yudi Latief menilai DPR tidak mengerti asas kebijakan publik terkait seringnya kunjungan kerja ke luar negeri.  Menurutnya, kebijakan kunjungan kerja melanggar asas efisiensi anggaran dan keadilan.

"Sekarang mereka (DPR) justru pada titik tidak paham dan kemudian mengembangkan suatu kebijakan studi banding yang tidak memenuhi asas reasonable. Itu yang nggak bisa diterima oleh akal sehat," katanya.

Tidak masuk akalnya kebijakan studi banding, kata Yudi, bisa dilihat dari negara-negara tujuan studi banding. "Bagaimana studi banding belajar etika ke Yunani? Sebuah negara yang bangkrut, kan nggak masuk akal. Bagaimana studi banding rumah susun ke Itali yang tidak memiliki banyak rumah susun. Ini yang harus menjadi hukum pertama dalam membuat keputusan dan kebijakan," ucapnya.

Tentang kunker DPR yang melanggar asas efisiensi anggaran, Yudi beralasan, DPR seharusnya tidak perlu berangkat ke luar negeri dalam rombongan besar karena materi yang dicari dalam studi banding bisa didapatkan lewat internet yang jauh lebih menghemat anggaran.