Studi Banding DPR Tak Masuk Akal

"Apa tepat mengirimkan anggota DPR yang banyak untuk studi banding yang hanya dua hari? Mereka bisa dapat apa? Apa itu nggak bisa lewat internet?" cetusnya.

Yang tidak kalah penting, lanjut Yudi, adalah dilanggarnya asas keadilan. Pasalnya dengan anggaran kunjungan kerja baik untuk eksekutif maupun legislatif yang mencapai Rp 19,6 triliun per tahun, maka sama saja hal itu menciderai keadilan bagi rakyat.

"Bayangkan sekarang anggaran kunjungan itu dari eksekutif dan legislatif Rp 19,6 Triliun per tahun. Duit sebanyak itu kalau digunakan untuk keperluan keadilan rakyat, bisa  membangun infrastruktur yang luar biasa," katanya.

Sehubungan dengan itu, Yudi berharap agar DPR dalam merumuskan kebijakan benar-benar memahami asas kebijakan publik. Karena itu, Yudi juga meminta DPR melakukan moratorium (jeda) kunjungan keluar negeri dan lebih mengendepankan kepentingan rakyat.(awa/jpnn)