Studi Greenomics soal Bagi-Bagi Lahan Layak Ditelusuri KPK

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa kebenaran studi Greenomics Indonesia terkait banyaknya lahan hutan yang diberikan kepada pengusaha.

Menurut Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, studi Greenomics menyebutkan, selama 13 tahun terakhir, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas lebih dari 2,4 juta hektare. Uchok menilai, temuan tersebut rawan praktik KKN sehingga perlu ditelusuri oleh KPK.

"Lebih baik studi Greenomics ini harus diambil oleh KPK sebagai pintu masuk dalam penyidikan atas dugaan korupsi perizinan," kata Uchok saat dihubungi, Kamis (22/3).

Dalam laporan Greenomics, Zulkifli Hasan merupakan menteri kehutanan yang paling banyak mengeluarkan izin perkebunan bagi pengusaha tertentu.

Di samping itu, Uchok juga mendesak Presiden Joko Widodo melakukan moratorium atas semua perizinan kepada para pelaku bisnis selama ini. Dengan begitu, presiden bisa mengevaluasi mana pihak yang berhak untuk menerima izin lahan sawit.

"Presiden harus melakukan moratorium atas izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis," kata Uchok.

Hasil studi Greenomics Indonesia memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017 kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu lebih dari 2,4 juta hektare.

Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia mengatakan, menteri kehutanan periode 2009-2014, Zulkifli Hasan paling banyak memberikan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu dengan luas 1,64 juta hektare.