Suami Inneke Beber Anggota DPR Penikmat Suap Bakamla
jpnn.com, JAKARTA - Suap di balik pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI diduga tidak hanya mengalir ke empat orang pejabat di institusi pimpinan Laksdya TNI Ari Soedewo itu.
Sebab, ada uang sebesar Rp 24 miliar dari Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah uang diduga mengalir ke sejumlah anggota DPR. Suap itu terkait pengesahan anggaran.
Fahmi pula yang mengungkap hal itu saat menjadi saksi dalam sidang suap dengan terdakwa atas nama Hardy Stefanus di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (7/4). Suami Inneke Koesherawati itu mengaku memercayakan pemberian uang panas senilai Rp 24 miliar terkait pengadaan satelit monitoring kepada politikus muda PDI Perjuangan Fahmi Habsyi alias Ali Fahmi.
Saat itu, anggaran untuk Bakamla belum disetujui DPR. Namun, Fahmi Darmawansyah memercayakan pengurusan anggaran itu ke Ali Fahmi. ”Dia (Ali Fahmi) yang handle, yang bertanggung jawab," katanya Fahmi Darmawansyah menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK Kiki Ahmad Yani.
Menurut Fahmi, uangnya ke Ali Fahmi bukan hanya sebagai uang jasa mengurusi proyek. Namun, uang itu juga untuk dibagi-bagikan ke pihak lain, termasuk ke anggota DPR.
"Terkait penganggaran?" tanya Jaksa Kiki. Fahmi pun membenarkannya.
Dia mengatakan, Ali Fahmi sebelum meminta uang sebesar enam persen dari nilai proyek Rp 400 miliar pernah menyampaikan akan memberikan uang itu ke banyak pihak. Salah satunya ke Komisi XI DPR.
Namun, kata Fahmi, dia menyerahkan segala urusan proyek itu ke Ali Fahmi tanpa tahu ke mana saja suap mengalir.
Suap di balik pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI diduga tidak hanya mengalir ke empat orang pejabat di institusi pimpinan
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas