Suami Inneke Beber Anggota DPR Penikmat Suap Bakamla
jpnn.com, JAKARTA - Suap di balik pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI diduga tidak hanya mengalir ke empat orang pejabat di institusi pimpinan Laksdya TNI Ari Soedewo itu.
Sebab, ada uang sebesar Rp 24 miliar dari Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah uang diduga mengalir ke sejumlah anggota DPR. Suap itu terkait pengesahan anggaran.
Fahmi pula yang mengungkap hal itu saat menjadi saksi dalam sidang suap dengan terdakwa atas nama Hardy Stefanus di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (7/4). Suami Inneke Koesherawati itu mengaku memercayakan pemberian uang panas senilai Rp 24 miliar terkait pengadaan satelit monitoring kepada politikus muda PDI Perjuangan Fahmi Habsyi alias Ali Fahmi.
Saat itu, anggaran untuk Bakamla belum disetujui DPR. Namun, Fahmi Darmawansyah memercayakan pengurusan anggaran itu ke Ali Fahmi. ”Dia (Ali Fahmi) yang handle, yang bertanggung jawab," katanya Fahmi Darmawansyah menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK Kiki Ahmad Yani.
Menurut Fahmi, uangnya ke Ali Fahmi bukan hanya sebagai uang jasa mengurusi proyek. Namun, uang itu juga untuk dibagi-bagikan ke pihak lain, termasuk ke anggota DPR.
"Terkait penganggaran?" tanya Jaksa Kiki. Fahmi pun membenarkannya.
Dia mengatakan, Ali Fahmi sebelum meminta uang sebesar enam persen dari nilai proyek Rp 400 miliar pernah menyampaikan akan memberikan uang itu ke banyak pihak. Salah satunya ke Komisi XI DPR.
Namun, kata Fahmi, dia menyerahkan segala urusan proyek itu ke Ali Fahmi tanpa tahu ke mana saja suap mengalir.
Suap di balik pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI diduga tidak hanya mengalir ke empat orang pejabat di institusi pimpinan
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI