Suap Anggota Dewan, Bupati Muba dan Istri Jadi Tersangka
jpnn.com - JAKARTA - Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azhari dan istrinya Lucianty ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengesahan APBD 2015. Keduanya diduga berperan sebagai pemberi suap dalam kasus tersebut.
"Perlu disampaikan terkait dengan pemberian hadiah DPRD Musi Banyuasin, penyidik menemukan dua bukti yang cukup. Yang dilakukan atas nama PA (Pahri Azhari) dan tersangka L (Luciaty)," kata Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (14/8).
Pasangan suami istri itu disangka melanggar pasal 5 ayat 1 hurf a atau b Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lebih lanjut Johan mengatakan, Pahri dan Lucianty akan dipanggil dalam waktu dekat untuk keperluan pemeriksaan sebagai tersangka. Namun dia belum bisa memastikan apakah kedua politisi PAN itu bakal langsung ditahan atau tidak.
"Tentu akan dipanggil tapi apakah ada penahanan penyidik yang bisa memberikan keputusan," pungkasnya.
KPK sebelumnya sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Para tersangka itu adalah anggota DPRD Muba dari Fraksi PDIP Bambang Karyanto anggota DPRD Muba dari Fraksi Gerinda Adam Munandar, Kepala Dinas PPKAD Muba Syamsudin Fei dan Kepala Beppeda Muba, Fasyar.
Keempatnya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK di Palembang awal bulan Juli lalu. Dalam operasi tersebut penyidik menemukan uang tunai sekitar Rp 2,5 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu. (dil/jpnn)
JAKARTA - Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azhari dan istrinya Lucianty ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengesahan APBD 2015. Keduanya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- IPW Minta Masyarakat Menunggu Hasil Penyelidikan Kasus Penembakan di Semarang
- Prarekonstruksi Polisi Tembak Siswa SMKN 4 Semarang, Ada 3 Lokasi
- Tok, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tom Lembong
- Jaksa Dianggap Mengambil Alih Kewenangan Penyidikan di Kasus Korupsi Timah
- Kapolrestabes Semarang Disorot soal Siswa SMKN 4 Semarang Tewas Diduga Ditembak Polisi
- Kementerian ATR: Diperlukan Upaya Strategis dalam Pengelolaan Tanah dan Ruang