Suap Iringi Meikarta, Korporasi Berpotensi Jadi Tersangka

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterkaitan PT Lippo Group dalam kasus suap proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebab, bukan tak mungkin ada kejahatan korporasi dalam suap untuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin itu.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan, penyidik di lembaga antirasuah itu memeriksa Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Hartono, Senin (5/11). PT MSU merupakan anak usaha Lippo Group yang menggarap proyek properti Meikarta.

Syarief mengatakan, pemeriksaan terhadap Hartono untuk untuk menelisik asal-usul dana suap kepada sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. “Itu (Meikarta, red) adalah proyek yang sangat besar dan ada beberapa perusahaan yang terlibat di situ," katanya di KPK, Senin (5/11).

Sejauh ini KPK sudah menjerat Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka pemberi suap. Jika ternyata duit suap untuk Bupati  Neneng  dari Lippo, maka kemungkinan KPK juga menjerat perusahaan besar pimpinan James Riady itu.

"Semuanya ada kemungkinannya untuk itu (menjerat Lippo Group sebagai tersangka),” ujar Syarief.

Hanya saja, Syarief belum bisa memerinci asal uang suap yang dipakai Billy untuk menyogok Neneng. “Ya sampai sekarang kami masih berupaya untuk mengetahui asal muasalnya dan saya belum bisa jelaskan sekarang," katanya.

Sebelumnya KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu. Sebagai tersangka pemberi suap adalah Billy dan anak buahnya yang bernama Henry Jasmen, serta konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja.

Sedangkan tersangka penerima suapnya adalah Neneng Hassanah dan sejumlah pejabat di Pemkab Bekasi. Antara lain Jamaludin (kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Najor (kepala Dinas Damkar Kabupaten Bekasi), Desi Tisnawati (kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), serta Neneng Rahmi (kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.