Suap Kemenakertrans, Cak Imin Pasti Tahu

JAKARTA- Dalam membongkar mafia anggaran, seperti yang terjadi di Kemenakertrans, KPK harus menyelidiki  penyebab terjadinya manipulasi anggaran  sebesar 10 persen, yang kemudian dibagi bersama-sama di antara pelaku.

Hal ini dikatakan Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada wartawan, Senin (5/9).

"Termasuk yang terjadi di Kemenakertrans. Menteri atau siapapun, tidak mungkin tidak tahu soal itu," kata Salang.

Menurut dia, untuk dapat membongkar sampai ke penanggungjawab pembuat kebijakan,  KPK tidak bisa hanya menggunakan hukum formal saja tapi harus keluar dari cengkraman formalistik.