Suap Kemenakertrans, Cak Imin Pasti Tahu

Sebab kata Salang lagi, kalau dalam satu proyek yang merugikan keuangan negara dan ada yang ditangkap maka pihak-pihak yang membuat keputusan harus bertanggungjawab karena mereka telah membuat kebijakan seperti itu.

“Itu yang mesti dicari KPK sehingga  para pembuat kebijakan itu tidak bisa berkelit. Bunyi UU bukan semata-mata mereka yang menerima dan memberi uang yang bisa dikenakan pasal anti korupsi tapi juga mereka yang baik secara langsung atau tidak menyebabkan kerugian negara,” jelasnya.

Tapi untuk melakukan hal itu,   menurut dia, diperlukan keberanian ekstra dari KPK. Apalagi dalam memberantas korupsi yang melibatkan banyak pihak. (dry/rmol)