Suara Minor Iringi Masuknya Pramono Edhie di PD
Selasa, 02 Juli 2013 – 04:31 WIB

Suara Minor Iringi Masuknya Pramono Edhie di PD
JAKARTA – Masuknya Pramono Edhie Wibowo di jajaran elite Partai Demokrat memang menuai cibiran banyak pihak. Namun elite Demokrat di DPR seolah tutup mata atas kemungkinan efek yang ditimbulkannya. Buktinya, hampir semua politisi PD mendukung bergabungnya mantan KSAD tersebut. Keputusan yang instan memasukkan ipar SBY tersebut pada jabatan elite di Demokrat dianggap telah melanggengkan politik oligarki. Kondisi ini juga menjadi preseden buruk dalam proses demokratisasi di negeri ini. Menurt Boni, Demokrat pun tidak malu lagi dicap oleh publik sebagai partai keluarga. Mereka yang menolak pun tidak memiliki keberanian untuk mengkrtik langkah para pemegang kekuasaan di partainya. “Mereka cenderung memilih jalur aman,” paparnya.
Pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens mengatakan, kondisi tersebut makin menguatkan persepsi publik bahwa regenerasi politik di tubuh Partai Demokrat masih tetap didominasi oleh lingkaran keluarga Cikeas. Hal ini akan berimbas buruk pada sistem demokrasi di negeri ini.
“Saya melihat politik dinasti ditubuh Demokrat suah makin jelas. Bayangkan, meski baru 4 hari memiliki kartu anggota, adik ipar SBY itu menjadi anggota Dewan Pembina Demokrat. Ini jelas politik dinasti, dimana kekuasan harus selalu berpusat kepada keluarga yang harus terus merek jaga,” kata Boni kepada INDOPOS (JPNN Grup), Senin (1/7).
Baca Juga:
JAKARTA – Masuknya Pramono Edhie Wibowo di jajaran elite Partai Demokrat memang menuai cibiran banyak pihak. Namun elite Demokrat di
BERITA TERKAIT
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD
- Pengamat: Efisiensi Anggaran Upaya Prabowo Mencegah Mark-up Uang Negara, Harus Didukung
- ISSF Dorong Pemberantasan Judi Online Multi Sektor