Suara Minor Iringi Masuknya Pramono Edhie di PD
Selasa, 02 Juli 2013 – 04:31 WIB
Boni juga melihat masuknya Pramono Edhie ke Demokrat makin menegaskan ada langkah untuk mengamankan keluarga Cikeas di Demokrat, terutama menjelang Pemilu 2014. “Karena salahsatu kepentingan tertinggi SBY pasca-tahun 2014 adalah bagaimana mengamankan keluarga Cikeas. SBY tidak berpikir mengekalkan kekuasaan tapi bagaimana aman, dengan tidak mendapat gangguan politik,” ungkapnya.
Salahsatu cara yang paling logis mengamankan keluarga besar SBY dari serangan politik adalah dengan memasukkan keluarga SBY itu sendiri ke ranah politik. “Bukan tidak mungkin akan banyak serangan politik jelang dan pasca 2014 nanti,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, pengamat politik Point Indonesia Karel Harto Susetyo mengatakan, hadirnya Pramono Edhie Wibowo menjadi bagian Partai Demokrat tidak akan berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Partai Demokrat. “Saya pikir tidak akan membawa pengaruh banyak, sosok Pramono Edhie juga kurang menonjol,” kata Karel, kemarin (1/7).
Karel memprediksi, bukan tidak mungkin kehadiran Pramono Edhie sebagai anggota dewan pembina (DP) partai akan menimbulkan konflik baru di internal Demokrat itu sendiri. “Ya pasti di tingkatan kader ada juga yang tidak suka, karena dari cara masuknya saja, saya pikir sudah kontroversial. Pramono tiba-tiba di dewan pembina. Jadi pasti ada sedikit gejolak. Namun, kenapa mereka yang tidak suka tidak protes, hal ini karena Pramono Edhie adalah adiknya Ibu Ani atau adik ipar SBY,” tuturnya.
JAKARTA – Masuknya Pramono Edhie Wibowo di jajaran elite Partai Demokrat memang menuai cibiran banyak pihak. Namun elite Demokrat di
BERITA TERKAIT
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan