Suara Terbanyak, Susahkan KPU?

jpnn.com - JAKARTA - Anggota KPU I Gusti Putu Artha memperkirakan bahwa dengan adanya parpol-parpol yang menetapkan caleg peraih suara terbanyak sebagai caleg yang berhak melenggang ke Senayan akan mengakibatkan KPU semakin disibukkan mengurus surat pengunduran diri caleg. Meski demikian KPU menganggap hal itu bukan suatu masalah besar.

“Bayangkan saja kalau caleg peraih suara terbanyak itu di nomor besar, misalnya, dari tujuh caleg dalam satu daerah pemilihan ternyata peraih suara terbanyak nomor tujuh, berarti enam caleg di atasnya harus mengundurkan diri (melalui surat pengunduran diri). Tapi ini nggak masalah,” kata Putu di Jakarta, Rabu (15/10)

Lebih lanjut Putu mengakui, hal itu juga merupakan implikasi dari penerapan Pasal 218 UU Pemilu yang mengatur tentang mekanisme penggantian caleg terpilih.
Sementara anggota KPU Andi Nurpati menjelaskan, mengacu Pasal 218 ayat (1) huruf b UU Pemilu, caleg terpilih (meski tidak memenuhi Bilangan Pembagi pemilihan/BPP) dapat diganti apabila caleg yang bersangkutan mengundurkan diri. Berdasarkan aturan itu, katanya, itu parpol dapat mengusulkan pengganti.

“Ini ruang bagi parpol menentukan siapa penggantinya. Parpol yang menerapkan suara terbanyak boleh saja mengajukan caleg peraih suara terbanyak sebagai penggantinya,” urainya.Diakuinya, KPU memang tidak serta merta dapat menetapkan caleg peraih suara terbaik sebagai caleg terpilih. Karenanya, harus ada mekanisme pengunduran diri. Sementara untuk penggantiannya menjadi kewenangan masing-masing parpol. “Apabila sudah memenuhi persyaratan penggantian, tentu dilampirkan surat pengunduran diri caleg yang diganti, baru kemudian KPU menetapkan caleg pengganti sebagai caleg terpilih,” katanya.

Lebih lanjut perempuan berjilbab ini mengatakan, sekalipun parpol-parpol membuat kontrak agar caleg peraih suara terbanyak sebagai caleg terpilih, namun KPU tetap mengacu pasal 214 UU Pemilu. Dengan ketentuan di pasal 214, lanjutnya, maka caleg peraih 100% dari BPP otomatis akan ditetapkan sebagai caleg terpilih. Selanjutnya, caleg terpilih adalah peraih suara 30% dari BPP.

“Tapi jika jumlah caleg peraih 30% BPP lebih banyak dari alokasi kursi atau tidak ada caleg yang memenuhi 30%, maka yang ditentukan caleg terpilih adalah caleg nomor urut paling kecil,” katanya.(ara/JPNN)