Subsidi BBM Bengkak Rp 10 Triliun

Mengenai usulan agar transportasi umum menggunakan BBG, Darwin mengatakan hal itu sulit dilakukan dalam waktu dekat ini. Sebab, hal itu membutuhkan pendanaan yang cukup besar, sementara infrastruktur pendukungnya masih sangat terbatas. "Sebenarnya bagus kalau transportasi menggunakan BBG, apalagi transportasi umum. Mereka yang banyak pakai BBM subsidi," kata dia.

Ditempat lain, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, Tubagus Haryono menuturkan, pihaknya menawarkan 393.328 kiloliter (KL) BBM bersubsidi jenis premium dan solar untuk pendistribusian 2011. BBM bersubsidi itu untuk konsumsi di sejumlah provinsi Indonesia. "Untuk solar 22 provinsi dan premium 20 provinsi," ungkapnya.

Dia menambahkan, provinsi tersebut di antaranya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk penugasan BBM PSO tahun 2011 ini, BPH Migas telah mengundang sedikitnya 34 Badan Usaha untuk mengikuti proses seleksi pelaksanaaan penyediaan dan pendistribusian BBM PSO tahun 2011. Dari 34 badan usaha yang diundang tersebut, yang mengambil dokumen penawaran hanya 15 badan usaha. Jumlah itu lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya 10 badan usaha. "Penyerahan dokumen penawaran 1-2 Juli 2010," jelasnya. (wir)