Subsidi BBM dan Kemiskinan

Dengan argumen lebih layak belanja APBN dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan hal lainnya, maka masyarakat pun diajak mengerti dan memahami pentingnya mengurangi bahkan mencabut subsidi. Ajakan ini merupakan kekerasan simbolik disebabkan alasan-alasan yang menyertainya tidak berpijak pada konstitusi.

Saksikan dan bacalah berbagai argumen yang mengemuka. Nyaris orang-orang terkemuka dan cerdas cendekia itu tidak membahasnya secara sistemik struktural. Mereka menolak pembahasan di lingkup sebab (hulu masalah), tapi lebih berfokus pada lingkup akibat (hilir masalah).

Media massa pun menurunkan wartawannya dengan mengajukan pertanyaan dalam lingkup akibat. Saat diajak bicara masalah sebab, sebagian besar dari mereka menunjukkan wajah yang tidak bersemangat. Ini keberhasilan kekerasan simbolik. Padahal dari fakta kenaikan BBM pada Maret dan Okt 2005, 2008, dan 2013, terbukti kesenjangan makin meningkat. Ini diindikasikan oleh Gini rasio pada 2005 mencapai 0,36 dan pada 2014 mencapai 0,43.

Dalam beberapa studi menunjukkan makin meningkat angka Gini rasio hingga 0,50 atau lebih, makin kuat potensi kerusuhan sosial. Jika angka kemiskinan menurun yang kini mencapai 11,27 persen atau sekitar 28,8 juta jiwa dengan batas kemiskinan 1,25 dolar AS perhari, bukan saja menggambarkan ekstrimnya batas angka kemiskinan tapi juga upaya mengganjal peningkatan kemiskinan dan ketimpangan karena kenaikan BBM sebenarnya gagal.

Fakta-fata ini yang mendorong agar Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu lebih transparan, bijaksana dan konstitusional kalau hendak mengurangi atau mencabut subsidi. Masih terdapat alasan lain, di saat alasan di atas memberi pesan tentang pentingnya kejujuran.(***)