Subsidi BBM Jadi PR Besar Presiden Terpilih
"Nanti setiap tahun pemerintah bisa menetapkan harga acuan awal. Inilah yang nanti diberi batas atas dan batas bawah. Kisaran tersebut nantinya bakal jadi ruang gerak harga BBM tahun itu. Tentu saja, harga acuan awal harus dirumuskan dengan asumsi-asumsi dasar. Seperti kurs dolar, harga minyak mentah, juga pergerakan ekonomi," ungkapnya.
Soal realisasi dari wacana tersebut, Pri Agung yakin hal tersebut tak kan terjadi dalam waktu dekat. Secara politik, kebijakan tersebut mustahil dilakukan dalam masa peralihan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah paling tidak harus menunggu 100 hari kepemerintahan untuk menerapkan kebijakan tersebut. "Paling cepat bulan Oktober. Sebelum itu tidak mungkin secara politik," ungkapnya.
Meski begitu, dia berharap pemerintah baru bisa tegas dan menerapkan perubahan tersebut. Meski bakal mendapatkan protes keras, dia berpendapat kebijakan ini bisa memberikan dampak bagus terhadap perkembangan Indonesia.
"Nanti mereka bisa mengalokasikan untuk hal yang lebih produktif. Hal yang bisa menyentuh langsung masyarakat. Dengan begitu mereka bisa merasakan langsung manfaat BBM. Karena itu, masyarakat seharusnya lebih memahami masalah ini," tambahnya. (bil/jpnn/che/k8)
JAKARTA - Wacana kebijakan subsidi BBM yang diinginkan pemerintah berlaku mulai tahun ini, semakin menjadi sorotan. Salah satunya, keinginan mengubah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru