Subsidi Listrik Langsung ke Rakyat

Subsidi Listrik Langsung ke Rakyat
Subsidi Listrik Langsung ke Rakyat
"Misalnya saya mendapat subsidi Rp 50 ribu. Saya  akan berpikir, daripada semuanya untuk listrik, saya sisihkan sekian  untuk biaya sekolah anak. Berarti, saya harus menghemat listrik," katanya. Pada kesempatan pertemuan dengan puluhan wartawan kemarin, Dahlan juga  mengungkapkan kekesalannya terhadap dilema tarif dasar listrik (TDL)  yang bakal naik pada 1 Juli sebesar 10 persen. Dia mempertanyakan,  kenapa selalu PLN yang disalahkan tiap kali TDL terkerek. Padahal,  naik atau tidaknya TDL ditentukan oleh pemerintah dan DPR.

"Tapi di DPR, saya tiba-tiba ditanya, untuk apa Anda jadi Dirut PLN  kalau hanya untuk menaikkan TDL? Ini saya tidak habis pikir. Kok  pertanyaan seperti ini malah datang dari DPR," katanya. "Saya  ditanya lagi, berarti Anda tidak membela rakyat miskin," imbuh lelaki  kelahiran Magetan ini. Dahlan justru balik menantang. Kalau memang ingin membela rakyat  miskin, kenapa tidak sekalian saja menggratiskan listrik untuk mereka.  Sayang, tantangan Dahlan itu tak terlalu digubris para wakil rakyat. "Mungkin mereka mengira saya gila," ujarnya lantas terkekeh.

Dahlan mengaku tak sedang guyon ketika mengatakan itu. Masyarakat  miskin bisa diberi listrik gratis asalkan warga yang memiliki daya di  atas 450 watt membayar listrik sesuai BPP. Itu memang membuat PLN kehilangan duit Rp 1,5 triliun (dari 20 juta pelanggan berdaya 450  watt). Namun, perusahaan pelat merah itu justru bisa meraup Rp 15  triliun-Rp 20 triliun dari pelanggan berdaya di atas 450 watt.

"Warga miskin itu kan diperkirakan mereka yang punya lima bolham, satu televisi, satu VCD, seterika, satu rice cooker yang dipakai  bergantian dengan seterika," ujarnya.  Dahlan menambahkan, bisnis listrik adalah bisnis unik. Ia sangat  berbeda dengan bisnis telekomunikasi dan perbankan di mana ketika terjadi persaingan sempurna, konsumen sangat diuntungkan lantaran  harga semakin murah.

JAKARTA - Banyaknya kritikan tentang subsidi listrik yang dinilai  salah sasaran membuat Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News