Substansi Kritik Amien Rais Telah Bergeser

jpnn.com, JAKARTA - Substansi kritik Amien Rais mengenai bagi-bagi sertifikat sebagai pengibulan, telah bergeser dari masalah ketimpangan pengelolaan lahan di Indonesia menjadi hal yang bersifat teknis dan politis.

"Kritik yang disampaikan Pak Amien Rais adalah soal ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Sayangnya, sengaja atau tidak itu kemudian dipahami hanya sekadar persoalan metodologi data saja. Lalu menjadi teknis dan bahkan politis karena dianggap menjadi ancaman. Tentu kami menyayangkan itu," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais saat konferensi pers mengenai data ketimpangan lahan di ruang Fraksi PAN DPR RI, Kamis (29/3) lalu.

Hadir juga saat itu anggota Dewan Kehormatan DPP PAN Dradjad Wibowo. Hanafi menyebutkan, partainya setuju dengan program pemerintah Jokowi-JK dalam RPJMN 2014-2019 yang salah satunya memuat janji soal reforma agraria.

Dalam program reforma agraria itu disebutkan mengenai dua hal penting yang dilakukan pemerintah, yakni legalisasi aset dan redistribusi tanah. Poin kedua menurutnya menjadi bagian terpenting dari program yang menjadi bagian nawacita tersebut.

Seharusnya, kata Hanafi, kritik Amien Rais dijawab pemerintah dengan menyampaikan progres tentang program tersebut, supaya bisa selesai sebelum periode kepemimpinan Jokowi berakhir. Bukan justru dengan hingar bingar bagi-bagi sertifikat yang dianggap pemerintah sudah menjawab masalah ketimpangan pengelolaan lahan.

“Kalau sekadar diselesaikan dengan bagi-bagi sertifikat, reforma agraria itu tidak lagi asli. Reforma argarianya menjadi palsu kalau cuman sekadar dimaknai dan diutamakan bagi-bagi sertifikat. Apa lagi sertifikat itu sudah haknya masyarakat. Kalau dibagi ya memang sudah haknya," tutur waketum PAN itu.

Tapi dia mengingatikan bahwa ada banyak lagi masyarakat yang belum senang dan gembira karena urung menikmati reforma agraria sesungguhnya. Yang terjadi justru rakyat masih dihadapkan pada berbagai konflik agraria, utamanya melawan perusahaan.

Karena itu, wakil ketua Komisi I DPR ini mengajak semua pihak kembali pada semangat bahwa kritik pada pemerintahan Jokowi terkait ketimpangan penguasaan lahan ini memang harus dijawab sungguh-sungguh. Jangan hanya ditarik pada urusan politis atau dipolitisasi atau bahkan menjadi urusan teknis.