Sudah Digusur, Dipalak Oknum Aparat Pula

jpnn.com - PURWAKARTA - Relokasi ratusan pedagang kaki lima (PKL) dari Jalan Baru (JB) ke Jalan KH Mustofa Maracang diwarnai pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum aparat desa.

"Selain tidak ada sosialisasi sebelumnya, relokasi ke tempat baru juga rawan premanisme. Belum apa-apa kita diharuskan membayar Rp 60 ribu yang dikuitansi tertulis hanya Rp 50 ribu, alasannya untuk uang koordinasi dan cat," kata Heru (35), salah satu PKL Jalan Baru kepada Pasundan Ekspres, Minggu (17/4).

Pedagang yang terlihat enggan untuk pindah ke lokasi baru itu meminta pihak terkait menunda relokasi hingga usai lebaran nanti.  "Minta waktulah jangan ngedadak gini, ya habis lebaran kalo bisa pindahnya," ujarnya.

Hal senada dikatakan PKL lainnya, Supriyanto (48). Dia menyesalkan tak ada sosialisasi sebelumnyanya terkait relokasi. "Mendadak gini, tidak ada pemberitahuan sebelumnya," ungkap Supri.

Sementara itu Kepala Satpol PP Purwakarta, Drs. Saefuddin, M.Si mengatakan, relokasi para pedagang dilakukan dalam rangka pengembangan Kecamatan Babakan Cikao.

"Kini jumlah pedagang yang direlokasi lebih dari 800 terus berkembang, di Jalan Baru sudah berjalan kurang lebih selama 6 tahun. Belum lagi termasuk warga sekitar Jalan KH. Mustofa juga ingin berdagang," jelas Saefuddin.

Terkait adanya pungutan yang dibebabnkan kepada para pedagang yang baru direlokasi pihaknya secara teknis tidak begitu mengetahui. "Kemungkinan hal itu dipungut sesuai dengan kemampuan pedagang bentuknya partisipasi awalnya mungkin sudah ada kesepakatan dengan para pedagang, jikapun ada pungutan sipatnya tidak memaksa," tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Kecamatan Babakan Cikao, Desa Maracang dan Desa Kadu Mekar belum bisa dikonfirmasi terkait adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan sejumlah oknum. Camat Babakan Cikao, H. Agus Hasan Saepudin, S.Sos, M.Si dihubungi melalui selulernya tidak ada jawaban. (yus/mas/din/dil/jpnn)