Sudah Dipangkas, Dana Pengamanan Pemilu Belum Juga Cair

jpnn.com - JAKARTA - Ternyata tidak hanya anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2014 yang belum cair. Anggaran untuk pengamanan pemilu yang diajukan Mabes Polri, juga belum dicairkan Kementerian Keuangan.
Padahal dari total anggaran yang diajukan Mabes Polri sebesar Rp 3,5 triliun, telah dipangkas menjadi Rp 1 triliun.
Selain itu proses tahapan pemilu di tahun 2014 juga telah berlangsung. Belum lagi masa penyelenggaraan pemilu 9 April 2014, praktis juga hanya tinggal tiga bulan lagi. Sehingga jika dana tidak segera dicairkan dalam waktu dekat, dikhawatirkan dapat memunculkan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemilu.
"Dana yang Rp 1 triliun kapan turunnya, kita nggak tahu. Belum ada kepastian. Ya ini mungkin dalam proses pembahasan," ujar Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Mabes Polri, AKBP Herry Ardyanto di gedung KPU, Jakarta, Kamis (9/1).
Menurut Herry, dana tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan untuk segera dicairkan. Terutama sebagai persiapan menghadapi masa kampanye dan rapat umum partai politik peserta pemilu yang akan berlangsung sejak 16 Maret mendatang.
"Sebenarnya (pengamanan) sudah mulai dari sekarang, sampai pelantikan presiden," katanya.
Sementara itu saat ditanya apa yang menjadi alasan Kementerian Keuangan memangkas dana anggaran yang diajukan Mabes Polri, menurut Herry berdasarkan informasi yang ia peroleh, kemungkinan karena rekomendasi yang diberikan sejumlah lembaga negara.
"Katanya karena (rekomendasi) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), (pengajuan anggaran dianggap) tidak memenuhi syarat," kata Herry. (gir/jpnn)
JAKARTA - Ternyata tidak hanya anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2014
- Eks Pimpinan KPK Anggap Pembahasan RUU Kejaksaan, Polri, dan TNI Bermasalah
- Ungkap Keprihatinan, Bamsoet: Indonesia Butuh Strategi Baru untuk Berantas Korupsi
- GPA Apresiasi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah yang Digelar Presiden dan Mendagri
- Gerakan Rakyat Bakal Jadi Parpol, Lalu Dukung Anies, Pengamat Ungkap Indikasinya
- Slamet Ariyadi DPR: BPI Danantara Mendorong Peningkatan Perekonomian Nasional Berkelanjutan
- APTISI Siap Laporkan Oknum DPR yang Diduga Mainkan Anggaran KIP Kuliah ke MKD