Sudah Inkrah, Perkara BLBI Jangan Digoreng Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC), Ahmad Deni Daruri mempertanyakan penanganan kasus BLBI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantaran, perkara ini sudah tuntas atau inkrah secara hukum.
"Penyaluran dan penggunaan BLBI, serta penyelesaiannya sudah selesai, baik secara keuangan, hukum dan politik antara penerima BLBI dan pemerintah, legislatif atau yudikatif. Termasuk dengan lembaga hukum negara lainya. Jadi BLBI sudah selesai (inkrah). Sekarang kok digoreng-goreng lagi, kata Deni di Jakarta, Senin (9/7/2018).
Menurut Deni, kucuran BLBI merupakan inisiatif pemerintah di masa lalu. Tujuannya untuk menyelamatkan perbankan serta untuk mengurangi risiko sistemik akibat krisis keuangan dunia kala itu.
"Jika masih ada lembaga negara yang mempersalahkan kembali masalah BLBI itu bentuk pengkhianatan terhadap negara yang telah menyelesaikan seluruh masalah BLBI. Upaya itu perlu dicurigai ada motif untuk memperkaya diri sendiri dan motif politik,” katanya.
Sebelumnya, Mantan Ketua KKSK periode 2000-2001, Rizal Ramli menilai ada keganjilan dalam penangangan mega skandal BLBI. Karena hanya menetapkan mantan Ketua BPPN Syafruddin A Temenggung sebagai terdakwa dalam perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terkait BLBI.
“Jadi menurut saya agak ajaib kasus ini. Kok hanya berhenti di level ketua BPPN. Harusnya sampai level di atas-atas, yang selama ini selalu sembunyi," kata Rizal.(fri/jpnn)
Penyaluran dan penggunaan BLBI sudah selesai, baik secara keuangan, hukum dan politik antara penerima BLBI dan pemerintah, legislatif ata
Redaktur & Reporter : Friederich
- Sidang Korupsi Retrofit Belum Hadirkan Hengky Pribadi, Aktivis Sumsel Sentil KPK
- Selesai Diperiksa KPK, Hasto Jawab 52 Pertanyaan Pengulangan
- KPK Periksa Dirut PT Alfriz Auliatama Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan DPR
- Usut Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos PT Cakra Kencana Indah dan PT Mitra Adiperkasa
- Hasto Kristiyanto: Saya Baik-Baik Saja, Semangat Juang Tak Padam
- Usut Kasus Digitalisasi, KPK Periksa Syarif Ali Idrus