Sudah Saatnya Ahok Jadi Menteri BUMN, Gantikan Erick Thohir yang Cuma Ngomong
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra Arief Poyuono memuji kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, yang berhasil membuat perusahaan minyak dan gas negara itu melakukan restrukturisasi.
Menurut Arief, sudah sepantasnya pria yang akrab disapa Ahok itu dipindahkan sebagai Menteri BUMN, menggantikan Erick Thohir yang saat ini menjabat.
"Mantap kinerja Pertamina, ini kerja komutnya Ahok untuk Pertamina. Saya berharap Ahok bisa jadi menteri BUMN. Biar sejalan sama misi Presiden Jokowi," kata Arief Poyuono dalam siaran pers, Minggu (25/7).
Menurut Arief, saat ini negara membutuhkan menteri BUMN yang bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan obat masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Dia meyakini Ahok bisa menjamin obat terapi Covid-19 dan vitamin tersedia di apotek.
Dengan begitu, kata Arief, rakyat mudah mencari pilihan obat dan vitamin, sehingga bisa menekan angka kematian.
"Jangan kayak Erick Thohir cuma ngomong katanya obat-obatan tersedia oleh BUMN farmasi, eh, pas Jokowi iseng-iseng jadi James Bond operasi Covid-19 untuk mencari tahu ketersedian obat-obatan untuk Covid ternyata nihil alias kosong," kata dia.
Menurut dia, Erick antara kenyataan dan ucapannya sangat bertolak belakang. Arief melihat eks Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu hanya pandai memilih komisaris BUMN yang jelas menguntungkan pribadinya.
Politikus Gerindra Arief Poyuono menilai sudah sepantasnya Basuki Tjahaja Purnama menjadi Menteri BUMN. Erick Thohir sejauh ini gagal menjamin ketersediaan obat-obatan sehingga tingkat keselamatan rakyat rendah di masa pandemi Covid-19 ini.
- Perhutani Berhasil Pertahankan Predikat Informatif dalam KIP
- Pertamina Patra Niaga Regional JBB Resmikan Bale Karesmen
- Wujud Komitmen Ketahanan Energi, Pertamina Tambah 31 Titik Baru BBM Satu Harga
- Jokowi Wariskan Masalah Birokrasi, Prabowo Harus Bertindak Lebih Berani
- NasDem Mau Ajak Jokowi Bergabung? Willy Singgung Kenyamanan Pundak Surya Paloh
- Pertamina Meraih Predikat Badan Publik Informatif 2024 darI Komisi Informasi Pusat