Sudah Saatnya DPR Terbuka ke Publik
Akbar : Tuntutan Masyarakat ke DPR Terus Meningkat
Selasa, 17 Mei 2011 – 06:35 WIB

Sudah Saatnya DPR Terbuka ke Publik
JAKARTA - Kritikan tajam dalam beberapa pekan terakhir mengalir deras kepada anggota dewan di Senayan. DPR dinilai tidak menunjukkan transparansi, terutama dalam kegiatan kunjungan kerja dan pembangunan gedung baru DPR. Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menilai, di era sekarang, sudah saatnya DPR menjadi lembaga terbuka yang mengakomodasi keterlibatan publik. "Dalam sistem politik sekarang, tidak mungkin sesuatu itu ditutup-tutupi," kata Akbar di Jakarta, Senin (16/5).
Menurut Akbar, kondisi DPR saat dia pimpin, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi yang sekarang. Dua periode yang berbeda itu sama-sama berada di era reformasi. Namun, dinamika masyarakat saat ini berbeda. Aspirasi masyarakat terus meningkat menuntut adanya perubahan dari lembaga legislatif. "Masyarakat mempunyai peranan besar dalam kehidupan politik sekarang," ujarnya.
Jika tidak sejalan dengan tuntutan mereka, masyarakat saat ini tak segan menuntut aspirasi. Akbar mencontohkan, dalam hal pembangunan gedung, di periode kepemimpinannya memang wacana itu belum perlu. Namun, saat ini pembangunan gedung baru DPR dipandang sejumlah anggota dewan sangat penting dan urgen. "Seberapa penting harus disampaikan, namun yang sekarang justru anggarannya dimulai triliunan rupiah," sorotnya.
Setali tiga uang dalam hal kunker. Menurut Akbar, di eranya, kegiatan kunker di luar negeri memang ada, namun frekuensinya masih sedikit. Saat ini, intensitas kunker DPR keluar negeri sangat padat. Wajar jika publik menolak kegiatan yang dinilai pemborosan anggaran negara itu. "Tidak mungkin DPR terus menutupi, karena anggaran yang dipakai besar," jelasnya.
JAKARTA - Kritikan tajam dalam beberapa pekan terakhir mengalir deras kepada anggota dewan di Senayan. DPR dinilai tidak menunjukkan transparansi,
BERITA TERKAIT
- Soal Kebijakan Tarif Trump, Prabowo dan Pemimpin ASEAN Atur Strategi
- Peluang Pertemuan Mega-Prabowo Masih 50:50, Ray Rangkuti Singgung Hasrat Puan dan Dasco
- HNW Usulkan ke Prabowo Terbitkan Keppres yang Tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI
- Surya Paloh: Kenapa Kami Tidak Ada di Kabinet Rezim Prabowo?
- Keponakan Jadi Komisaris di BUMN, Surya Paloh Bilang Begini
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor