Sudah Saatnya Indonesia Menuju Energi Terbarukan

Sepanjang 2014-2016, Pemerintah Indonesia menghimpun rata-rata Rp 190 triliun dari pendapatan pajak dan bukan pajak hulu minyak dan gas. Berdasarkan analisis IISD, dalam periode yang sama menghabiskan jumlah yang sama untuk membayar subsidi bahan bakar dan listrik.

Artinya, tanpa meningkatkan pendapatan bersih, subsidi ini mendorong konsumsi energi yang boros, yang makin membuat cadangan minyak, gas, dan batubara Indonesia menipis lebih cepat.

Untuk membuat alokasi sumber daya yang efisien dan merata untuk berbagai jenis energi, subsidi semacam itu harus dihapuskan, di sisi lain konsumen energi yang rentan harus menerima lebih banyak bantuan.

“Penghargaan buat pemerintah, karena pemerintah telah mereformasi beberapa subsidi bahan bakar fosil, dengan hasil positif,” ujar Koordinator IISD Indonesia Lucky Lontoh.

Sebagai contoh, reformasi subsidi pada 2014, pemerintah Indonesia menghapus subsidi bensin, dan pada saat yang sama dapat melakukan investasi yang lebih besar ke dalam infrastruktur, dan program bantuan sosial.

"Jika Indonesia melakukan lebih banyak reformasi subsidi, kita dapat bergerak lebih cepat untuk membangun energi bersih, dan menghemat pendapatan yang bisa disalurkan untuk investasi yang bermanfaat bagi semua orang," lanjut Lucky.

Laporan IISD menyebut pendapatan dari perpajakan produksi dan konsumsi bahan bakar fosil serta penghematan dari pengurangan subsidi bahan bakar fosil, harus diinvestasikan secara produktif untuk mendukung pembangunan sosial dan diversifikasi ekonomi.

Investasi pendapatan pemerintah dari bahan bakar fosil juga harus memperhatikan kepentingan kelompok rentan dan bisa mengurangi biaya hidup mereka. Area-area investasi misalnya jaring pengaman sosial, layanan kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya, serta infrastruktur.