PKS Minta Pemerintah Hentikan Impor Listrik
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak melakukan impor listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa wilayah.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Mulyanto M.Eng justru menyarankan pemerintah membangun dan membenahi jalur distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil agar pasokan bisa merata.
Menurut Mulyanto, saat ini Indonesia memiliki cukup listrik, bahkan dianggap surplus.
"Seperti diketahui pada tahun 2020 kita mengimpor listrik dari Serawak sebesar 110 MW, kemudian pada tahun 2021 rencananya impor untuk wilayah Kalimantan Barat ini masih akan berlanjut," ujarnya saat menanggapi dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.
Mulyadi menilai, secara nasional surplus listrik tanah air sudah lebih dari 30 persen dan pembangunan pembangkit 35 ribu MW pun terus berlanjut.
Pemerintah diminta melakukan pemerataan listrik berbasis teritorial.
Membangun jaringan listrik yang mampu menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang membuat listrik dapat terkoneksi.
"Sehingga antara wilayah yang surplus dengan wilayah yang kekurangan listrik dapat dijembatani," ujar Mulyanto.
Pemerintah diminta tidak melakukan impor listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa wilayah. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Mulyanto M.Eng justru menyarankan pemerintah membangun dan membenahi jalur distribusi listrik ke daerah-daerah ter
- Peringati Hari Disabilitas Internasional, PLN Gandeng Alunjiva Gelar Synergy Fest 2024
- YLKI: Diskon Listrik 50% Beri Manfaat untuk Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat
- Cadangan Beras Pemerintah Aman, Tak Perlu Impor
- PLN IP Topang Kebutuhan Listrik Maluku Saat Nataru, Menteri ESDM Bilang Begini
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Pemerintah Berikan Diskon Listrik 50 Persen, Momentum Perkuat Daya Beli Masyarakat