PKS Minta Pemerintah Hentikan Impor Listrik

Mulyanto menambahkan, keinginan pemerintah dengan tetap melakukan impor listrik di RUPTL 2021-2030 mencerminkan lemahnya startegi ketahanan energi Indonesia.
Hal itu tidak hanya membuat Indonesia bergantung pada pasokan listrik dari negara lain, tapi akan menambah defisit transaksi berjalan sektor energi.
"Saya menolak alasan pemerintah melakukan impor karena harga lebih murah dibandingkan memproduksi listrik sendiri," katanya.
Mulyanto mendesak Pemerintah untuk lebih serius lagi mengembangkan pembangkit dengan sumber energi yang kompetitif, misalnya dengan gas atau pembangkit tenaga surya.
"Jangan terlena dengan impor," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto menyebut meskipun membangun pembangkit listrik sendiri sedikit mahal namun akan menyerap tenaga kerja lokal.
"Nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, di samping menguatkan kemandirian bangsa," pungkasnya.(mcr10/jpnn)
Pemerintah diminta tidak melakukan impor listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa wilayah. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Mulyanto M.Eng justru menyarankan pemerintah membangun dan membenahi jalur distribusi listrik ke daerah-daerah ter
Redaktur & Reporter : Elvi Robia
- PLN IP Bakal Tambah Pasokan Daya Listrik Lebih dari 2.000 MW
- Jaga Pasokan Listrik Selama Ramadan, PLN IP Hadirkan Daya Listrik 19,5 Gigawatt
- PLN Segera Pulihkan Suplai Listrik yang Terganggu Akibat Banjir di Grobogan
- Berkat Inovasi & Transparansi Komunikasi, PLN Indonesia Power Raih Penghargaan PRIA 2025
- Sidang Korupsi Retrofit, Ahli: Tidak Ada Keterkaitan antara Kerugian Negara dan BUMN
- ENTREV Dorong Pemerataan Persebaran Infrastruktur SPKLU