Sudah Tak Zaman Main Isu SARA di Pilkada 2018!
"Persoalannya kini terpulang kepada para calon kepala daerah, partai politik (parpol) pengusung calon kepala daerah dan tim-tim pemenangan," katanya.
Idealnya, lanjut Bambang, pengusung memiliki kemauan moral untuk melarang calon kepala daerah menggunakan isu SARA dalam merumuskan strategi pemenangan.
"Para calon kepala daerah pun harus mampu menahan diri dan menghindari penggunaan isu SARA," kata politikus Partai Golkar yang biasa disapa Bamsoet itu.
Parpol pengusung dan para calon kepala daerah pun harus efektif mengawasi dan mengendalikan tim pemenangan yang bergerak di akar rumput.
"Sebab, sebagai garda terdepan, anggota tim pemenangan paling berpeluang menggoreng isu SARA," ungkapnya.
Menurut Bamsoet, untuk mencegah penggunaan isu SARA, masyarakat setempat dan para relawan independen pun perlu didorong untuk aktif melakukan pengawasan. Peran masyarakat sangat menentukan.
Jika ada calon kepala daerah dan tim pemenangan yang nyata-nyata menyebarkan isu SARA, hendaknya dilaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindak.
Pilkada harus berujung pada tampilnya sosok kepala daerah yang kapabel sebagai pemimpin birokrasi daerah.
Pengusung memiliki kemauan moral untuk melarang calon kepala daerah menggunakan isu SARA dalam merumuskan strategi pemenangan.
- Beredar Pakta Integritas RK-Suswono dengan FPI, Isinya Penuh Isu Sara
- Pemuda Kristen Jakarta Kecam Pernyataan Bermotif SARA Menteri Maruarar Sirait
- Menjelang Pilkada, Polres Inhu Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Hoaks & Isu SARA
- Ingatkan Bahaya Politik Identitas, IYN Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat di Pilkada Serentak 2024
- Masyarakat Penting Mewaspadai Isu SARA Saat Pilkada
- Cara Jitu Satreskrim Polresta Pekanbaru Tangkal Isu Hoaks Menjelang Pemilu 2024, Lihat