JPNN.com 
Sudah Tertunda Lama, RKUHP Awalnya Mau Disahkan Sebelum 17 Agustus
jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sedianya disahkan sebelum HUT ke-77 RI pada 17 Agustus nanti.
"Disahkan sebelum 17 Agustus 2022 sebagai hadiah HUT Proklamasi," kata mantan Ketua MK itu dalam keterangan persnya, Sabtu (30/7).
Mahfud beralasan pembahasan RKUHP sudah dibahas 59 tahun, sehingga pemerintah hendak menyiapkan pengesahan rancangan aturan itu sebelum HUT Kemerdekaan RI.
"RKUHP ini sudah 59 tahun disiapkan dan dibahas, padahal ini termasuk arah politik hukum nasional yang ditunjuk oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945," ujar mantan Menhan RI itu.
Mahfud mengatakan bahwa sepanjang sejarah yang lebih dari 50-an tahun, RKHUP tak henti diperdebatkan dan selalu ditunda.
Begitu pula saat ini kembali terjadi penundaan lantaran masih terjadi perdebatan.
"Kali ini pun sudah ditunda setelah kemarin ditunda pada tahun 2019," ujar pria kelahiran Jawa Timur itu.
Namun, Mahfud menganggap penundaan ialah hal wajar agar semua aspirasi bisa masuk di dalam RKUHP, termasuk harapan insan pers.
Mahfud MD menyebut pembahasan RKUHP sudah jalan 59 tahun, sehingga pemerintah hendak menyiapkan pengesahan rancangan aturan itu sebelum 17 Agustus.
- Kuasa Hukum Mardani Maming Laporkan 2 Media Online ke Dewan Pers, Ini Penyebabnya
- Putusan Mardani Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Kejaksaan Harus Buka Lagi Perkaranya
- Kepala BPJPH Mewajibkan Label Halal ke Barang yang Dijual, Mahfud: Itu Salah
- Disemprot Mahfud soal Undangan Kementerian untuk Acara Pribadi, Mendes Yandri Kaget
- Undang Kades ke Acara Pribadi Pakai Surat Berkop Kementerian, Yandri: Saya Baru Jadi Menteri
- Disentil Mahfud MD soal Surat Menteri untuk Acara Pribadi, Yandri Susanto Bereaksi Begini
.jpeg)
